Citiespost.BANGKALAN || Forum Pemuda Bangkalan (FPB) di bawah kepemimpinan M. Mukri bersama jajaran pengurus menyoroti dugaan adanya permintaan setoran sebesar 10 persen dari nilai proyek pemerintah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah pekerjaan pembangunan, mulai dari proyek revitalisasi sekolah hingga proyek infrastruktur dan kegiatan pembangunan lainnya.
FPB menilai dugaan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), serta lembaga pengawas terkait. Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah pusat agar melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di Kabupaten Bangkalan guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Sorotan ini muncul di tengah pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Apabila dugaan permintaan setoran tersebut benar terjadi, praktik semacam itu berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
FPB menegaskan bahwa pengawasan tidak seharusnya hanya berfokus pada proyek revitalisasi sekolah, tetapi juga mencakup berbagai proyek pemerintah lainnya. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan setiap anggaran yang bersumber dari uang negara digunakan sesuai peruntukan, spesifikasi pekerjaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dugaan adanya permintaan setoran atau fee proyek oleh oknum pejabat perlu ditelusuri secara objektif berdasarkan bukti, dokumen, serta keterangan pihak-pihak terkait. Karena itu, audit dan pemeriksaan diharapkan dilakukan secara profesional, independen, dan tidak tebang pilih.
FPB juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal, membuka informasi pelaksanaan proyek kepada publik sesuai ketentuan, serta memastikan seluruh proses pengadaan dan pengerjaan proyek berlangsung secara transparan.
Menurut FPB, keterbukaan informasi dan pengawasan yang efektif merupakan bagian penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Mendorong Audit dan Pengawasan Menyeluruh.
Melalui sorotan tersebut, Forum Pemuda Bangkalan berharap pemerintah pusat, lembaga audit yang berwenang, inspektorat, serta aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi yang tersedia sesuai kewenangan masing-masing.
FPB juga diharapkan menyampaikan data pendukung, apabila tersedia, agar dugaan yang disoroti dapat ditindaklanjuti secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, dugaan permintaan setoran sebesar 10 persen tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang dituding maupun hasil pemeriksaan yang dapat memastikan kebenaran dugaan tersebut.
Oleh karena itu, semua pihak tetap perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, penanganannya diharapkan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku demi menjaga integritas pembangunan dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Bangkalan.”
(Red)
